DAFTAR ISI ARTIKEL

PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI


LAMPIRAN         PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 168/Per/SM.170/J/11/11
TANGGAL          : 18 November 2011


PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI


BAB I PENDAHULUAN



A.  Latar Belakang
Pembangunan  pertanian  ke  depan  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan  memperluas   kesempatan kerja  serta  mampu  memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan  liberalisasi  perdagangan  dunia. Untuk   mewujudkan harapan tersebut   diperlukan   sumberdaya   manusia   yang   berkualitas   dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai   dedikasi,  etos   kerja dan   moral   yang   tinggi   serta berwawasan     global, sehingga petani selaku pelaku utama pembangunan  pertanian  mampu  mengembangkan  usahatani  yang berdaya saing tinggi.
Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era kesejagadan  (globalisasi) adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia  didominasi   oleh   usaha   kecil   yang   dilaksanakan oleh berjuta-juta  petani  berlahan  sempit,  bermodal  kecil  dan  memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Oleh karena itu diperlukan upaya  khusus pemberdayaan melalui penyuluhan pertanian yang dapat  membantu  dan  memfasilitasi pelaku  utama untuk memperbaiki kehidupan  dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan  petani  dan  keluarganya  melalui  penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan  individual, karena  jumlah  dan  sebaran  petani  sangat besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan.  Dengan kondisi  demikian,  penyuluhan  pertanian  harus dilakukan  melalui pendekatan  kelompok. Pendekatan  ini  akan  mendorong  petani membentuk kelembagaan tani yang  kuat agar dapat membangun sinergi  antar petani,  baik  dalam  proses  belajar   dan  kerjasama maupun   sebagai   unit  produksi yang   merupakan   bagian   dari usahataninya. Penumbuhan   dan   pembinaan kelompoktani  yang   dilaksanakan secara   berkesinambungan   diarahkan   pada upaya   peningkatan kemampuan  kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan  usaha  agribisnis  dan  menjadi  organisasi  petani yang kuat dan mandiri.  Salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya  adalah  melakukan  penilaian kemampuan  kelompoktani sesuai klasifikasi kelompoktani.  Untuk menyelenggarakan penilaian kemampuan kelompoktani             tersebut perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penilaian  Kemampuan  Kelompoktani   sebagai  dasar penyelenggaraan penilaian tersebut.


B.  Tujuan
Petunjuk  pelaksanaan   ini   bertujuan   untuk  memberikan   acuan kepada penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan penilaian kemampuan kelompoktani sehingga     diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan kelompoktani.

C.        Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari penilaian kemampuan kelompoktani, adalah sebagai berikut:

1.      Tersedianya  acuan  bagi  penyuluh  untuk  menyiapkan  bahan penyusunan  materi  dan  metode  penyuluhan  pertanian  yang disesuaikan dengan klasifikasi kelompoktani;
2.      Diketahuinya tingkat kemampuan kelompoktani sehingga dapat ditetapkan klasifikasi kelompoktani;
3.      Tersedianya   bahan  pertimbangan bagi     penyelenggara penyuluhan  untuk  merumuskan,  menyusun,  mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
4.      Tersedianya bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam peningkatan jejaring kerjasama/kemitraan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
5.      Tersedianya   bahan  pertimbangan untuk   menetapkan pemberian penghargaan kepada kelompoktani yang berprestasi.


D.       Sasaran
Sasaran petunjuk pelaksanaan ini   adalah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di tingkat pusat,  provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan penilaian kemampuan kelompoktani.


E.        Pengertian
Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:
1.    Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk  atas  dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Keanggotaan  kelompoktani  berjumlah  20-25  orang  dan  atau  disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya;
2.         Pelaku  utama  adalah  petani,  pekebun  dan  peternak  beserta keluarga intinya;
3.    Kemampuan kelompoktani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompoktani  dalam  menjalankan  fungsi  dan  peran kelembagaannya  sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam  mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis;
4.    Klasifikasi  kemampuan  kelompoktani  adalah  pemeringkatan kemampuan kelompoktani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari  kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama  yang            penilaiannya   berdasarkan    kemampuan kelompoktani.


BAB II PENYELENGGARAAN PENILAIAN


A.        Prinsip Penilaian
1.         Sahih (valid), yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompoktani;
2.    Objektif, yaitu diukur  secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3.    Keterandalan (reliable), yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
4.    Relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompoktani;
5.    Efisien,  yaitu  dapat  dilaksanakan  dengan  tertib  dan  teratur sesuai waktu yang ditetapkan.


B.        Pendekatan Penilaian
Penilaian   kemampuan   kelompoktani   dirumuskan   dan   disusun dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi: (a) perencanaan, (b)   pengorganisasian, (c)  pelaksanaan, (d) pengendalian       dan pelaporan, (e) pengembangan kepemimpinan   kelompoktani  (Panca Kemampuan   Kelompoktani / PAKEM   POKTAN)   dari fungsi-fungsi kelompoktani  sebagai  kelas  belajar,  wahana  kerjasama  dan  unit produksi.    Sehubungan   dengan   hal   tersebut,   maka   klasifikasi kemampuan kelompoktani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :


1.             Kemampuan merencanakan, meliputi kegiatan:
a.      Kelas Belajar
1)   Merencanakan kebutuhan belajar;
2)   Merencanakan pertemuan/musyawarah.


b.      Wahana Kerjasama
1)      Merencanakan  pemanfaatan  sumberdaya  (pelaksanaan rekomendasi teknologi);
2)      Merencanakan kegiatan pelestarian lingkungan.


c.       Unit Produksi
1)                  Merencanakan            definitif           kelompok        (RDK),  Rencana Definitif  Kebutuhan   Kelompok      (RDKK) dan   rencana kegiatan kelompok lainnya;
2)                  Merencanakan  kegiatan  usaha  (usahatani  berdasarkan analisa   usaha,   peningkatan   usaha   kelompok,   produk sesuai   permintaan  pasar,  pengolahan  dan  pemasaran hasil, penyediaan jasa).


2.   Kemampuan mengorganisasikan, meliputi kegiatan:
a.  Kelas Belajar
1)   Menumbuhkembangkan kedisiplinan kelompok;
2)   Menumbuhkembangkan   kemauan/motivasi      belajar anggota.
b.   Wahana Kerjasama
Mengembangkan aturan organisasi kelompok.

c.  Unit Produksi
Mengorganisasikan    pembagian    tugas    anggota    dan pengurus kelompoktani.

3.   Kemampuan melaksanakan, meliputi kegiatan:
a.  Kelas belajar
1)   Melaksanakan proses pembelajaran secara kondusif;
2)   Melaksanakan pertemuan dengan tertib.
b.   Wahana Kerjasama
1)   Melaksanakan kerjasama penyediaan jasa pertanian;
2)   Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
3)   Melaksanakan pembagian tugas;
4)   Menerapkan kedisiplinan kelompok secara taat azas;
5)   Melaksanakan dan mentaati kesepakatan anggota;
6)  Melaksanakan dan  mentaati  peraturan/perundangan yang berlaku;
7)   Melaksanakan pengadministrasian/pencatatan kegiatan kelompok.


c.  Unit Produksi
1)             Melaksanakan           pemanfaatan  sumberdaya    secara optimal;
2)             Melaksanakan RDK dan RDKK;
3)             Melaksanakan kegiatan usahatani bersama;
4)             Melaksanakan penerapan teknologi;
5)             Melaksanakan           pemupukan dan penguatan modal usahatani;
6)             Melaksanakan pengembangan fasilitas dan sarana kerja;
7)             Melaksanakan dan mempertahankan kesinambungan produktivitas.


4.   Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, meliputi kegiatan:
a.  Mengevaluasi kegiatan perencanaan;
b.   Mengevaluasi kinerja organisasi/kelembagaan;
c.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelompoktani;
d.   Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.




5.    Kemampuan   mengembangkan   kepemimpinan   kelompoktani, meliputi kegiatan:
a.  Kelas Belajar
1)        Mengembangkan  keterampilan  dan  keahlian  anggota dan pengurus kelompoktani;
2)      Mengembangkan kader-kader pemimpin;
3)      Meningkatkan kemampuan anggota untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
b.   Wahana Kerjasama
1) Meningkatkan hubungan kerja sama dalam pengembangan organisasi;
2) Meningkatkan hubungan kerja sama dalam pengembangan usahatani.
c.  Unit Produksi
1)   Mengembangkan usaha kelompok;
2)   Meningkatkan hubungan   kerja sama dengan mitra usaha.


C.        Instrumen Penilaian
Instrumen Penilaian         Kemampuan    Kelompoktani  disusun berdasarkan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dalam batasan  waktu  yang  jelas  untuk  mencapai  tujuan  penilaian  dan manfaat dari hasil penilaian kemampuan kelompoktani.  Instrumen penilaian  dirumuskan  dan   disusun  sebagaimana  disajikan  pada lampiran 1.


D.       Tahapan Penyelenggaraan Penilaian
1.   Perencanaan
a.      Apresiasi  dan  sosialisasi  instrumen  kepada penyelenggara dan pelaksana penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
b.      Penyusunan dan penetapan jadwal penilaian dan pelaporan hasil penilaian secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat pusat;
c.       Penetapan metodologi penilaian yang meliputi pengamatan kemampuan            kelompoktani,            pengisian         instrumen        dan wawancara/diskusi;
d.      Penyiapan organisasi penyelenggaraan penilaian.

2.         Pengorganisasian
Organisasi  penyelenggaraan  penilaian  disusun  dalam  bentuk tim di semua    tingkatan administrasi  penyelenggara   dan pelaksana   penyuluhan   pertanian,   sebagai   berikut:   (1)  Tim penilai tingkat desa; (2) Tim  pelaksana tingkat kecamatan; (3) Tim pelaksana tingkat kabupaten/kota; (4) Tim pembina tingkat provinsi; dan (5) Tim pengendali tingkat Pusat.
a.             Tim Penilai Tingkat Desa/Kelurahan
Ketua                           :    Penyuluh pertanian setempat
Sekretaris                    :    Penyuluh pertanian swadaya

Tugas     tim       penilai tingkat desa/kelurahan           melakukan penilaian  kemampuan  kelompok berdasarkan  kemampuan sesuai  dengan  jumlah  kelompoktani  yang  ada  di  wilayah kerja  dan  hasil   penilaian  disampaikan  ke  tim  pelaksana penilaian  tingkat  kecamatan  dengan  format  sebagaimana contoh terlampir (Lampiran 2).
b.             Tim Pelaksana Penilaian Tingkat Kecamatan
Ketua                           :    Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan
Sekretaris                    :    Penyuluh     pertanian     senior     di     Balai
Penyuluhan Kecamatan
Anggota                      :    Penyuluh pertanian
Tugas tim pelaksana penilaian tingkat kecamatan melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan kelompoktani tingkat Kecamatan serta menyampaikan laporan  penilaian  ke tim       pelaksana penilaian tingkat kabupaten/kota (format pada Lampiran 3).
c.              Tim Pelaksana Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota
Ketua                          :    Kepala Badan            Pelaksana  Penyuluhan/kelembagaan                                               penyuluhan kabupaten/kota
Sekretaris                   :    Kepala    bidang/bagian    yang    menangani
                                        kelembagaan petani di kabupaten/kota
Anggota                      :   1.   Kepala seksi/subbagian yang menangani
                                             kelembagaan petani
2.   Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian di kabupaten/kota


Tugas   tim   pelaksana   penilaian   tingkat   kabupaten/kota melakukan penyeliaan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan kelompokkan tingkat          kecamatan serta menyampaikan laporan hasil penilaian kepada tim pembina penilaian tingkat provinsi (format pada Lampiran 4).


d.             Tim Pembina Penilaian Tingkat Provinsi
Ketua                          :    Kepala     Sekretariat     Badan     Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan                penyuluhan provinsi
Sekretaris                   :    Kepala    Bidang/Bagian   yang    menangani
kelembagaan petani
Anggota                      :   1.   Kepala          Seksi/Subbagian           yang menangani kelembagaan petani
2.   Kelompok jabatan fungsional penyuluh
pertanian di provinsi
Tugas  tim  pembina  penilaian  tingkat  provinsi  melakukan pembinaan  dan  pemantauan,  kompilasi  dan  validasi hasil penilaian kemampuan kelompoktani tingkat kabupaten/kota serta menyampaikan             laporan hasil penilaian kepada tim pengendali tingkat pusat (format pada Lampiran 5) .


e.             Tim Pengendali Penilaian Tingkat Pusat
Ketua                           :    Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Sekretaris                    :    Kepala            Bidang            Pemberdayaan
Kelembagaan Petani dan  Usahatani

                            Anggota                      :   1.   Kepala      Sub      Bidang Pemberdayaan
                                                                  Kelembagaan Petani
2.   Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian di pusat
Tugas  tim  pengendali  penilaian  tingkat  pusat  melakukan pengendalian dan pembinaan, kompilasi, validasi, mengolah dan menganalisis  hasil penilaian kemampuan kelompoktani tingkat provinsi serta menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Menteri Pertanian    melalui                              Kepala     Badan Penyuluhan dan  Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.


3.         Pelaksanaan
a.         Penetapan Tim Penilai
Tim penilai  kemampuan kelompoktani ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di  tingkat pusat, Kepala Sekretaria Bakorluh / kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi dan Kepala Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
b.         Pembekalan Tim Penilai
Pembekalan bagi anggota tim penilai ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap instrumen,cara penggunaannya, metode  pengumpulan data di lapangan dan  mekanisme  penyampaian  laporan. Pembekalan   tim penilai   dilakukan   oleh  masing-masing  kepala  unit  kerja penyelenggara       penyuluhan  di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
c.         Pengumpulan data, pengolahan dan analisis data;
1)      Pengumpulan Data

a)        Data diperoleh            dari anggota   dan pengurus kelompoktani;
b)        Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, angket (kuesioner),     dan surat menyurat tercetak dan elektronik.
2)            Pengolahan dan Analisis Data
a)      Sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan  verifikasi data hasil penilaian kemampuan kelompoktani berdasarkan klasifikasi.
b)      Analisis            data     dilakukan         berdasarkan    instrumen penilaian    kemampuan kelompoktani  untuk selanjutnya   menjadi   bahan   pertimbangan   dalam penetapan    klasifikasi   berdasarkan   kelas   pemula, lanjut, madya dan utama.
c)      Nilai  kemampuan  kelompoktani  berdasarkan  hasil klasifikasi sebagai berikut:
- kelas pemula dengan nilai 0-250; (kelas belajar)
- kelas lanjut dengan nilai 251-500; (kelas usaha)
- kelas madya dengan nilai 501-750; (kelas bisnis)
- kelas utama dengan nilai 751-1000. (kelas mitra)
d)      Pengukuhan kelas kelompoktani
Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kemampuan kelompoktani   dikukuhkan      dengan   pemberian   sertifikat sebagaimana contoh pada Lampiran 6 sampai dengan 9 yang ditandatangani oleh :
1)   Kepala Desa untuk sertifikat kelompoktani kelas pemula
(Lampiran 6);
2)   Camat   untuk    sertifikat    kelompoktani    kelas    lanjut
(Lampiran 7);
3)   Bupati/Walikota   untuk   sertifikat   kelompoktani   kelas madya (Lampiran 8);
4)   Bupati/walikota   untuk   sertifikat   kelompoktani   kelas utama (Lampiran 9).


4.      Pelaporan
Pelaporan penilaian kemampuan kelompoktani merupakan media pertanggungjawaban  yang memberikan informasi tentang perkembangan kelompoktani di setiap tingkatan lembaga penyelenggara dan pelaksana penyuluhan. Laporan hasil penilaian menjadi umpan balik penyelenggara untuk perbaikan dan penyempurnaan pembinaan  penyelenggaraan penyuluhan di masa akan datang.  Pelaksanaan penilaian sudah dilakukan  mulai  bulan  Januari  dan   laporan  perkembangan kelembagaan         tani dan hasil penilaian kemampuan kelompoktani disusun 1 (satu) kali dalam     setahun dan disampaikan paling lambat:
a.      Dari   desa/kelurahan   ke   Balai   Penyuluhan   Kecamatan tanggal 30 September.
b.      Dari     Balai    Penyuluhan Kecamatan ke Bapeluh Kabupaten/kota tanggal 15 Oktober.
c.       Dari   Bapeluh   kabupaten/kota   ke   Sekretariat   Bakorluh tanggal 30 Oktober.
d.      Dari Sekretariat Bakorluh ke Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP tanggal 15 November. Format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran 10.






BAB III PEMBIAYAAN


Dukungan pembiayaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan  pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


BAB IV
PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN


Secara  umum  penyeliaan  dan  pemantauan  dilaksanakan  dalam  rangka menilai apakah penyelenggaraan penilaian berlangsung dan berjalan sesuai dengan  rencana,  tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan.  Penyeliaan  dan pemantauan            dilakukan oleh tim di setiap   tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana  penyuluhan melalui kunjungan langsung ke lapangan secara berkala.


BAB V PENUTUP


Kelompoktani  adalah milik petani beserta keluarganya       di mana kelompoktani tersebut dibentuk dari, oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. Oleh karena itu dalam   pelaksanaan        pembinaannya harus memperhatikan kondisi kelompoktani yang sudah berkembang di lapangan dengan   mempertimbangkan   aspek   teknis,   sosial   dan   ekonomi   serta melibatkan semua kepemimpinan wilayah baik formal maupun non formal.
Dengan  diterbitnya Petunjuk Pelaksanaan ini maka diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kelas kemampuan kelompoktani sebagai salah    satu bentuk     upaya penumbuhan dan pengembangan kelompoktani di daerah.

0 komentar

 
cbox

close