1. PERAN PERTANIAN TERHADAP PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN SEBUAH NEGARA
Pertanian dalam pengertian yang
luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup
(termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti
sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan
untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat
semusim.Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu.
Semua usaha pertanian pada dasarnya
adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama
akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya,
pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan
pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan
efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian
intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini
dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha
pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena
pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali
disamakan.
Sisi yang berseberangan dengan
pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture).
Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian
organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun
lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan
efisiensinya. Akibatnya, pertanian ini memberikan hasil yang lebih rendah
daripada pertanian industrial.
Pertanian modern masa kini biasanya
menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub "ideologi" pertanian
yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian
ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan
tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa
motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau
komunitasnya.
Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting:
selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko
yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan
makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk
kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk
pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponika) telah dapat mengurangi
ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.
A. Sumbangan Terhadap Produk
Dalam system ekonomi terbuka, besar
kontribusi produk sektor pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dengan sektor
non pertanian. Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi
oleh produk pertanian dari luar negeri seperti buah, beras dan sayuran hingga
daging.Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan
mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena Bahan baku dijual ke
luar negeri dengan harga yang lebih mahal.
Contohnya : penyediaan Bahan baku untuk industri manufaktur. seperti ,
seperti industri tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman.
B. Kontribusi Pasar.
Negara agraris merupakan sumber
bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran
petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) dan produk konsumsi
(pakaian,mebel, dan lain-lain) Keberhasilan kontribusi pasar dari sektor
pertanian ke sektor non pertanian tergantung dari beberapa hal berikut, yaitu :
Pengaruh keterbukaan ekonomi :
Membuat pasar sektor non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic,
tapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani
tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sektor non pertanian.
Jenis teknologi sektor pertanian : Semakin modern,
maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian.
Kontribusi Pasar contohnya : Pembentukan pasar domestik untuk barang
industri dan konsumsi
C. Kontribusi Faktor Produksi.
Kontribusi Faktor Produksi
menyebabkan Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi
transfer surplus modal dari sektor pertanian ke Sektor lain
Faktor produksi yang dapat
dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi
pertanian adalah Tenaga kerja dan Modal. Di Indonesia hubungan investasi
pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia
pada pinjaman Luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk
merealisasi hal tersebut adalah :
Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke
luar sektornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga
tergantung kepada factor penawaran yaitu Teknologi, infrastruktur dan sumber daya
manusia dan factor permintaan seperti nilai tukar produk pertanian dan non
pertanian baik di pasar domestic dan Luar negeri. Petani harus net savers yaitu
Pengeluaran konsumsi oleh petani lebih kecil daripada produksi Tabungan petani harus lebih besar dari
investasi sektor pertanian.
D. Kontribusi Devisa.
Pertanian juga mempunyai kontribusi
yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau
pengurangan tingkat ketergantungan Negara tersebut terhadap impor atas komoditi
pertanian. Komoditas ekspor pertanian Indonesia cukup bervariasi mulai dari
getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur
dan buah.
Peran pertanian dalam peningkatan
devisa bisa kontradiksi dengan perannya dalam bentuk kontribusi produk.
Kontribusi produk dari sektor pertanian terhadap pasar dan industri domestic
bisa tidak besar karena sebagian besar produk pertanian di ekspor atau sebagian
besar kebutuhan pasar dan industri domestic disuplai oleh produk-produk impor.
Artinya peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negative terhadap pasokan
pasar dalam negeri, atau sebaliknya usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
bisa menjadi suatu factor penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian. Untuk
mengatasinya ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu menambah kapasitas produksi
dan meningkatkan daya saing produknya. Namun bagi banyak Negara agraris,
termasuk Indonesia melaksanakan dua pekerjaan ini tidak mudah terutama karena
keterbatasan teknologi, SDM, dan modal.
2. MASALAH POKOK PEMBANGUNAN PERTANIAN
A. Pertumbuhan Ekonomi
Pada awal tahun 70-an, perubahan persepsi
pemerintah dan swasta mengenai tujuan ekonomi telah bergeser. Di negara yang
sudah maju, tekanan yang utama tampaknya usaha untuk menggeser orientasi pada
pertumbuhan ekonomi menuju ke usaha yang lebih memperhatikan kualitas hidup.
Perhatian ini didukung dengan adanya gerakan lingkungan hidup. Terjadi protes
yang sangat keras terhadap ganasnya pertumbuhan ekonomi dan akibat polusi air
dan udara, penipisan cadangan sumberdaya alam, dan kerusakan keindahan alam.
Sementara itu, di negara miskin
yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi
pendapatan. Banyak negara berkembang yang menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi hanya sedikit memberikan manfaat bagi pemecahan masalah
kemiskinan. Bagi ratusan juta penduduk di Afrika, Asia, dan Amerika Latin,
tingkat kehidupannya mandeg dan bahkan untuk beberapa negara terjadi penurunan
tingkat kehidupan riil. Tingkat pengangguran meningkat di daerah perdesaan dan
perkotaan. Distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin tidak merata.
Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal untuk
menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan absolut di negara-negara
sedang berkembang.
Dengan kata lain, pertmbuhan ekonomi yang cukup tinggi
tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan
pertumbuhan ekonomi ini dibeberapa negara telah menimbulkan absolut dalam
tingkat hidup orang miskin di perkotaan dan perdesaan. Apa yang disebut dengan
proses “trickle down effect” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin
tidak terjadi.
B. Masalah Distribusi Pendapatan Dan
Kemiskinan
Penghapusan kemiskinan dan
berkembangnya ketidakmerataan pembagian pendapatan merupakan inti permasalahan
pembangunan. Walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi
pendapatan dan harta kekayaan, hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil
dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara-negara sedang
berkembang.
Melalui pemahaman yang mendalam
terhadap masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik
untuk menganalisis msalah pembangunan yang lebih khusus seperti : pertumbuhan populasi; pengangguran;
pembangunan perdesaan; pendidikan; perdagangan internasional, dan sebagainya.
Secara umum yang menyebabkan
ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah
:
-
Pertambahan penduduk yang tinggi yang
mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
-
Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi
tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
-
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
-
Investasi ditanamkam pada proyek-proyek yang
padat modal, sehingga persentase pendapatan dari dari harta tambahan besar
dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga
pengangguran bertambah.
Pada tahun terakhir ini perhatian para
ilmuwan sosial dan lembaga-lembaga penelitian serta perguruan tinggi terhadap
masalah kemiskinan semakin meningkat. Perhatian tersebut mencakup betapa
luasnya masalah kemiskinan, definisi, dan sebab-sebab yang menimbulkan
kemiskinan.
Ada beberapa aspek dari kemiskinan yaitu :
-
Kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu
bermacam-macam, maka kemiskinan itu memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari
sisi kebijaksanaan secara umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang
berupa miskin akan aset-aset, pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder
yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
Sementara itu, dimensi kemiskinan tersebut termanefestasikan dalam bentuk
kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang
kurang baik, dan pendidikan yang juga kurang baik.
-
Aspek-aspek kemiskinan itu saling berkaitan,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek
dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pad aspek lainnya.
-
Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara
individual maupun kolektif.
C. Masalah Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
Berikut ini beberapa masalah kependudukan
dan ketenagakerjaan di Indonesia.
-
Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu
negara dapat ditentukan denganmelihat tingkat pendidikan negara tersebut.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah.
Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah.
Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya
produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya
kualitas hasil produksi barang dan jasa.
-
Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding
dengan kesempatan kerja
Meningkatnya jumlah angkatan kerja
yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban
tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam
lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah,
semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan
ekonomi.
-
Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di
Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan
tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan
demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain
masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.
-
Pengangguran
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak
mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak
pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang
gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi
lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan
semakin banyak.
D. Masalah Ketahanan Pangan
Bukan saja Indonesia dalam tahun 2013 yang menghadapi masalah
pangan, akan tetapi banyak negara mengalami masalah pangan yang cukup
mengkhawatirkan. Perhatian terhadap masalah pangan perlu ditekankan, kalau
tidak akan makin memberatkan pada masa-masa mendatang. Jika ini terjadi
mempunyai dampak kumulatif yang merugikan terhadap berbagai segi kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Sebagai misal, Organisasi Anti
Kemiskinan Oxam di Paris menyatakan perubahan iklim menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, yang juga mendorong naiknya
harga pangan. Ini salah satu pemicu terjadinya krisis pangan yang bisa mengancam
warga dunia. Kekeringan di Amerika Serikat dan banyaknya hujan di Asia pada
tahun 2012 kemarin telah menyebabkan
melonjaknya harga pangan. Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut dalam dua dekade ke depan, yang
memicu gagal panen banyak komoditas sehingga
harga pangan naik tajam. Dengan daya beli masyarakat yang menurun akibat
krisis ekonomi di dunia, akan dapat
mengancam kehidupan masyarakat secara global.
Organisasi Pangan Dunia (FAO) belum
lama ini melaporkan indeks harga pangan dunia naik pada September 2012 menjadi
215,8 poin dibanding 212,8 poin pada Agustus 2012. Namun FAO menyatakan
meskipun terjadi kenaikan harga karena kurangnya pasokan, namun bukan berarti
akan terjadi krisis pangan dalam waktu dekat. Hal ini berarti, tanpa penanganan
manajerial yang baik terhadap masalah
pangan, dalam jangka panjang masalah pangan bisa menjadi problema yang berat.
Dampak kenaikan harga pangan di
dunia berpengaruh pada kenaikan harga pangan di Indonesia, karena
ketergantungan pangan Indonesia terhadap impor demikian besar. Kejadian tahun
2012 di Indonesia tercatat bagaimana terjadi kelangkaan kedelai pada medio
bulan Juli, dan belum lama ini terjadi kenaikan harga daging sapi yang
spektakuler. Demikian juga, komoditas lainnya, sepertinya beras yang dinyatakan
surplus kondisinya secara nasional, akan tetapi tetap saja masih dilakukan
impor.
Belum lagi, yang cukup memprihatinkan pada kenaikan
komoditas pangan di Indonesia ditengarai munculnya masalah kartel pangan.
Sampai-sampai Presiden Presiden SBY dalam kasus kedelai meminta agar kartel
kedelai yang terbukti merugikan masyarakat ditindak secara hukum. Pernyataan
Presiden ini secara eksplisit menyatakan bahwa
dalam hal kedelai dan bisa jadi pangan lainnya tentunya bentuk pasar
kartel tidak boleh ada karena
benar-benar dapat merugikan
masyarakat.
E. Masalah Daya Saing/Globalisasi
Sulit berharap daya saing Indonesia
bisa ditingkatkan dalam tingkat global. Kualitas lingkungan dunia usaha
nasional sangat tidak mendukung meningkatnya daya saing. Pihak yang paling
berperan untuk memperbaiki daya saing itu harus dari pemerintah sendiri karena
faktor yang memperburuk berasal dari eksternal dunia usaha, seperti tingkat
pajak yang tinggi, suku bunga, transportasi, upah buruh, penegakan hukum,
pungutan liar, serta korupsi. Dalam soal harga, kualitas dan pelayanan,
Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara eksportir lain seperti
Vietnam, Thailand, Cina, Filipina, Malaysia. Tidak mengherankan jika negara
maju seperti Singapura menduduki peringkat pertama dalam survei Doing Business
2010 World Bank karena memiliki daya saing tinggi meski sumber daya alamnya
terbatas.
Kontras dengan Singapura, Indonesia
yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar justru hanya berada di
peringkat 122 dari 183 negara yang disurvei.Ternyata, faktor melimpahnya sumber
daya alam bukan menjadi jaminan bagi membaiknya daya saing suatu negara sejauh
sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik. Membandingkan Indonesia
dengan negara maju seperti Singapura mungkin terlalu jauh perbedaannya.
Segala upaya untuk itu sudah
dilakukan dan tinggal peran pemerintah untuk memperbaikinya. Dalam daya saing
terkecil, seperti barang, Indonesia sudah tidak kompetitif. Soal harga,
misalnya, produk dari Indonesia bisa lebih mahal dari negara produsen lain
karena tingginya biaya produksi. Pelaku usaha harus memperhitungkan suku bunga
perbankan serta tingkat pajak yang tinggi. Biaya transportasi di pelabuhan
seperti handling charge dan freight yang melonjak dari nilai seharusnya.
Masalah penegakan hukum, pengurusan
dokumen yang berbelit-belit dan panjang, serta berbagai pungutan dari
pemerintah daerah turut membebani pengusaha. Pemda dengan otonomi daerah,
banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak menciptakan iklim kondusif bagi dunia
usaha termasuk community development. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu
menciptakan lingkung-an yang mendukung pembaharuan di tingkat lokal untuk
meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan serta program
pembangunan. Akuntabilitas publik yang lemah selama ini disinyalir sebagai akar
masalah dan modus praktik korupsi pada berbagai sektor dan proses.
Lingkungan yang kondusif,
infrastruktur ekonomi yang baik, serta kepastian hukum adalah kondisi yang
patut diperhitungkan untuk keunggulan daya saing industri kita. Tetapi, hal itu
tidak cukup karena harus juga ditunjang dengan keunggulan SDM yang berkualitas
dari perguruan tinggi yang dapat menguasai iptek serta riset dan pengembangan
untuk mendorong keberlanjutan industri serta kemandirian ekonomi. Perpaduan dan
sinergitas itu semua akan memunculkan kemampuan bahkan keunggulan daya bangsa
kita di hadapan bangsa lain di dunia ini.
Dengan demikian, untuk meningkatkan
daya saing Indonesia di berbagai bidang, tidak cukup semata-mata menjadi
tanggung jawab pemerintah, meskipun tentu saja pemerintah harus menjadi motor
dalam upaya ini. Sesuai dengan konsep good governance, setidaknya ada dua pilar
lain yang harus terlibat dalam upaya ini yaitu swasta dan civil society.
Bahkan, lebih jauh upaya meningkatkan daya saing bangsa ini merupakan tugas dan
tanggung jawab semua komponen anak bangsa ini. Upaya peningkatan daya saing
bangsa ini penting bukan semata-mata untuk meningkatkan peringkat atau martabat
kita dalam pergaulan internasional, melainkan juga untuk mengemban amanah
memakmurkan negeri dengan cara mengelola semua potensi bangsa ini secara
optimal yang pada akhirnya diabdikan bagi kesejahteraan seluruh tumpah darah
negeri ini
DAFTAR
PUSTAKA
NN. 2010. Pembangunan Pertanian di Indonesia.
Melalui: http://www.docstoc.com/docs/36654781/Pembangunan-Pertanian-Di-Indonesia
[2010/04/30]
NN. 2011. Pertanian. Melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
[2011/01/14]
NN. 2009. Tiga Problem Sektor Pertanian. Melalui: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9207&Itemid=822
[2009/02/04]
Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses,
Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFEUI dengan Bima Grafika
Jhingan, M L. 2002. Ekonomika Pembangunan dan
Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers
http://www.deptan.go.id
http://seafast.ipb.ac.id/publication/presentation/tantangan-ketahanan-pangan-indonesia-17Feb2011.pdf
http://www.unpad.ac.id/archives/46767
http://www.bppt.go.id/index.php/lpnk/56-bioteknologi-dan-farmasi/999-dukungan-inovasi-wujudkan-ketahanan-pangan-di-indonesia
0 comments
Post a Comment